Sederet Menteri Jokowi hingga BIN Ini Disebut Kubu AMIN

Sederet Menteri Tim Hukum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto

Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Bambang Widjojanto dalam sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau

sengketa hasil Pilpres 2024, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Bambang awalnya menilai, Presiden Jokowi telah menyalahgunakan fasilitas negara, dengan menyatakan bahwa dia mendapat informasi

dari komunitas intelijen mengenai surveilans partai politik, pada tanggal 16 september 2023.

“Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo

menggunakan BIN (Badan Intelejen Negara) untuk mengetahui data survei dan arah partai politik. Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon?” kata BW, dalam keterangannya di persidangan, Rabu ini.

Pertama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) kepada warga Mandalika.

Kemudian, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang disebut memberikan dukungannya kepada paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial.

Selanjutnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM), Bahli Lahadalia yang disebutnya sempat mendampingi Gibran kampanye di Papua, pada hari Jumat 26 Januari hingga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02.

Lalu, ada Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.

“Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk pasangan calon nomor urut 02 prabowo-gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh indonesia,” ujarnya.

Bambang Widjajanto juga menyebut, Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan.

Lalu, Menteri Perindustrian diduga melakukan penggalangan dukungan.

Yakni Menteri Komunikasi yang sekaligus Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi disebut juga menggalang dukungan untuk Prabowo-Gibran.

“Wakil Menteri Agraria Juli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagiakan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo-Gibran. Begitu pun dengan pejabat-pejabat lainnya.”

Baca Berita Lainnya :

2 Negara Ini Ternyata Banyak Pasok Senjata ke Israel Demi Perang di Gaza, Termasuk Jerman

Dalam persidangan ini, KPU hadir selaku Termohon, Bawaslu dan Tim Kuasa Hukum Paslon 2 Prabowo Gibran sebagai Pihak Terkait. Mereka akan menyampaikan keterangan dan jawaban melalui sidang lanjutan yang dijadwalkan MK, pada Kamis (28/3/2024) besok.